Fraksi DPRD Malinau Berikan Rekomendasi dan Penilaian Terhadap APBD Perubahan 2023: Dukungan dan Kritikan Menyoroti Kinerja Pemerintah Daerah
MALINAU, Kabarmalinau.com – Rapat Paripurna Pandangan Umum Anggota DPRD Malinau terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada Kamis (21/9/2023). Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Malinau, Bilung Ajang, rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Ernes Silvanus beserta Asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam rapat paripurna tersebut, Pemda Malinau telah menyampaikan nota pengantar Raperda APBD Perubahan 2023 beserta dokumen pendukung sebagai bahan untuk pandangan umum fraksi di DPRD Malinau. Meski mendapat berbagai catatan, seluruh fraksi sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2023.
“Lima fraksi yang ada di DPRD Malinau menyetujui untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bilung Ajang.
Berikut adalah catatan dari lima fraksi DPRD Malinau terhadap Rancangan APBD Perubahan 2023:
Fraksi Demokrat:
– Raperda APBD Perubahan 2023 diharapkan dapat mendukung rencana kerja Pemda Malinau yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
– Memberikan apresiasi atas pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI kepada Pemda Malinau.
– Memastikan penyelesaian kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
– Menyelesaikan masalah terkait tenaga non-ASN yang masa kerjanya berakhir pada November 2023.
– Mengharapkan Rancangan APBD Perubahan 2023 berbasis kinerja untuk kepentingan rakyat.
– Memastikan persiapan menuju Pemilu 2024.
– Merealisasikan kegiatan yang sudah dianggarkan.
Fraksi PDI Perjuangan:
– Mengapresiasi kinerja Pemda Malinau dalam membangkitkan perekonomian dan kualitas pelayanan masyarakat pasca pandemi Covid-19.
– Meminta Pemda meningkatkan kualitas belanja daerah agar pemanfaatan anggaran berorientasi pada masyarakat melalui program yang terarah.
– Mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat, serta memberikan pembinaan kepada BUMD.
– Mendorong OPD untuk menyelesaikan semua proyek sesuai anggaran dengan profesionalitas dan efisiensi.
– Mengatasi status tenaga honorer secara transparan dan akuntabel.
– Mengapresiasi pencapaian WTP hingga 9 kali berturut-turut.
Fraksi Nasdem:
– Prioritas pembangunan harus mengacu pada perkembangan ekonomi daerah, dengan harapan angka kemiskinan berkurang.
– Memfokuskan kebijakan pada peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi.
– Memperhatikan OPD dengan serapan anggaran rendah.
– Menyelesaikan kegiatan yang masih dalam proses lelang.
– Mencari PAD dari sektor selain pertambangan.
– Menyesuaikan program pembangunan dengan stabilitas arus barang dan jasa, serta penyediaan sarana kesehatan dan pendidikan.
– Memberikan beasiswa kepada warga asli daerah dan memperhatikan kekurangan beras daerah.
Fraksi Pelangi Nusantara:
– Meningkatkan perhatian dan pembiayaan untuk UMKM serta memberikan bantuan tepat guna dan sasaran.
– Mendukung pembangunan untuk peningkatan ekonomi dan sarana publik.
– Meminta perhatian pada usulan kegiatan alat kelengkapan DPRD untuk kepentingan masyarakat.
– Menambah alokasi dukungan pembiayaan untuk OPD yang memimpin pembangunan dan program visi misi.
– Menyelesaikan kegiatan di setiap OPD sesuai tata kelola dan waktu.
– Menyelaraskan kegiatan prioritas dari pemerintah pusat.
– Memperhatikan perubahan iklim global dan ketahanan pangan, terutama keamanan pasokan bahan pokok.
Fraksi Golkar-Gerindra:
– Menyoroti kenaikan pembiayaan APBD Perubahan 2023 yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya.
– Menekankan agar belanja non-ASN tidak hanya mengakomodir kepentingan politik, tetapi lebih mengutamakan kompetensi dan kapasitas SDM.
– Penggunaan APBD harus untuk melaksanakan program unggulan, seperti program Rasda Plus, dengan alokasi dana Rp15 miliar. Namun, produk beras subsidi sulit ditemukan di lapangan.
– Menyoroti kesiapan Dinas Perhubungan dalam menghadapi mobilisasi orang dan kendaraan pada perayaan HUT Kabupaten Malinau mendatang, termasuk penyediaan rambu lalu lintas dan penerangan jalan.
– Menggunakan anggaran untuk perayaan IRAU dengan bijak dan optimal.
– Memberikan bantuan hibah dengan prinsip keadilan, kepatuhan, rasionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
