Wempi W Mawa: “Progres Pembangunan 2023 Menunjukkan Indikator yang Membaik”
MALINAU, Kabarmalinau.com – Progres realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2023 disampaikan Bupati Malinau, Wempi W Mawa, dalam Sidang Paripurna DPRD yang digelar Kamis (28/3/2024).
Kegiatan pemerintahan dan pembangunan Malinau dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah ini merupakan realisasi APBD Malinau yang tertuang dalam Nota Pengantar. Wempi menyampaikannya langsung melalui paparannya di hadapan seluruh Anggota DPRD Malinau.
Dalam paparannya, Wempi mengatakan bahwa serapan APBD selama setahun masih bersifat tentatif karena menunggu hasil pemeriksaan BPK. Ia menyebutkan bahwa pada Tahun 2023, Belanja APBD Malinau ditargetkan senilai Rp 2,7 triliun, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.
“Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 2.798.332.565.372 dengan realisasi 74,94 persen atau sebesar Rp 2.097.638.764. Dari total target belanja APBD, pada akhir 2023 terserap Rp 2,09 triliun atau berkisar di angka 75 persen,” katanya.
Wempi juga menyebutkan sejumlah kinerja pemerintahan di masa kepemimpinannya selama Tahun 2023, mulai dari kegiatan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang, urusan pemerintahan umum, urusan kewilayahan, hingga tugas pembantuan.
Selain itu, Wempi juga memaparkan beberapa progres pelaksanaan program inovasi daerah yang sedang berjalan saat ini.
“Progres pembangunan sepanjang 2023 dapat dilihat dari capaian indikator yang membaik,” ujarnya.
Wempi memaparkan pembagian realisasi fisik, kinerja, dan keuangan untuk urusan wajib pelayanan dasar dengan realisasi kinerja sebesar 88,87 persen dan realisasi keuangan 83,47 persen.
Kemudian untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar, realisasi kinerja mencapai 97,37 persen dan realisasi keuangan sebesar 88,65 persen. Sedangkan untuk urusan pilihan, realisasi kinerja mencapai 97,07 persen dan realisasi keuangan 81,64 persen.
Untuk urusan penunjang, realisasi kinerja mencapai 93,42 persen dan realisasi keuangan 80,32 persen. Urusan pemerintahan umum mencatat realisasi kinerja sebesar 100 persen dan realisasi keuangan 96,19 persen. Urusan kewilayahan mencapai realisasi kinerja 99,86 persen dan realisasi keuangan 83,47 persen. Sementara untuk tugas pembantuan, realisasi fisik mencapai 100 persen dan realisasi keuangan 95,30 persen.
(saf)
