MALINAU, Kabarmalinau.com – Puncak perayaan HUT ke-25 Kabupaten Malinau pada Sabtu (26/10/2024) malam lalu diwarnai kontroversi saat sejumlah pendukung pasangan calon kepala daerah mengangkat jari sebagai simbol nomor urut salah satu pasangan calon.
Tindakan tersebut menarik perhatian publik dan menuai sorotan masyarakat, mengingat acara ini adalah kegiatan resmi pemerintah daerah yang didanai oleh APBD Kabupaten Malinau.
Yang menjadi perhatian, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Malinau, yang juga hadir di acara tersebut, tampak membiarkan aksi itu berlangsung tanpa memberikan peringatan atau teguran.
Amat, salah satu warga Malinau, menyayangkan peristiwa ini. “Acara ini seharusnya menjadi momen perayaan ulang tahun Malinau, bukan ajang kampanye bagi salah satu calon,” ujarnya. Joni, warga lainnya, menambahkan, “Ini acara pemerintah, dibiayai dari APBD. Sangat tidak etis jika digunakan untuk kegiatan kampanye.”
Tak hanya pendukung, beberapa pejabat setempat pun terlihat turut mengangkat simbol jari dengan nominal tertentu. Sementara itu, Pjs Bupati malah terlihat sibuk berfoto bersama band Slank yang menjadi pengisi acara.
Banyak pihak menyayangkan sikap Pjs Bupati yang tidak mengambil tindakan atau menyampaikan imbauan terkait munculnya simbol politik dalam acara resmi pemerintah.
“Seharusnya, perayaan HUT kabupaten adalah acara netral dan bebas dari afiliasi politik. Namun, kali ini simbol-simbol politik justru dibiarkan,” tambah Amat.
Biasanya, jika pemerintah daerah menggelar acara seremonial yang bertepatan dengan momentum kampanye, arahan khusus diberikan agar tidak ada simbol-simbol yang mengarah pada dukungan kepada pasangan calon tertentu. Bentuk simbol jari yang merujuk pada nomor urut Paslon, dalam acara resmi pemerintah, dinilai tidak etis.
Sikap Ketua DPRD Malinau, Ping Ding, juga menjadi sorotan publik. Sebagai ketua DPRD dan istri dari salah satu calon, masyarakat mengharapkan profesionalisme dari sosok pemimpin yang menjadi panutan bagi warga, demi menjaga netralitas dan memberi contoh yang baik.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Malinau belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut.
Warga berharap agar acara-acara resmi pemerintahan dijauhkan dari aktivitas berbau politik demi menjaga netralitas dan kesakralan perayaan hari jadi daerah. (*)
